Jakarta (30/6) – Dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyampaikan apresiasi terhadap peran Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Ia menilai Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan publik dan profesionalisme institusi.
Menurut KH Chriswanto, upaya reformasi internal yang dilakukan Polri saat ini sangat terasa dampaknya di tengah masyarakat. Ia menyoroti keberhasilan Polri dalam memberantas tindak kejahatan seperti premanisme, perjudian, dan narkoba, serta komitmennya dalam menyederhanakan birokrasi pelayanan dan menangani kasus hukum secara cepat dan tanggap.
Namun, ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan juga masyarakat. “Kepercayaan harus dibangun dari dua arah. Jika tidak ada saling percaya, masyarakat akan merasa takut dan menjauh. Ini bisa mengarah pada kekacauan dan hilangnya wibawa hukum,” ujar KH Chriswanto.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai subjek hukum, bukan objek. “Bila masyarakat merasa ditekan oleh hukum, maka akan timbul ketakutan untuk melapor atau bekerja sama dengan aparat. Hubungan semacam ini tidak sehat,” jelasnya.
KH Chriswanto juga menyoroti peran Polri dalam menyampaikan edukasi hukum di lingkungan pondok pesantren LDII. Setiap bulan, Polri diundang untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, cara bermedia sosial yang bijak, tata tertib lalu lintas, dan peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan (kamtibmas). Di berbagai pesantren seperti Ponpes Wali Barokah maupun Ponpes Al Ubaidah, Polri secara rutin menyampaikan materi terkait pencegahan radikalisme dan kenakalan remaja.
Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, turut menyampaikan pandangannya. Ia menekankan bahwa tantangan Polri saat ini bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Keamanan siber, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme daring menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi. “Polri perlu adaptif dan edukatif. Selain penegakan hukum, perlu juga ada pendekatan persuasif lewat literasi digital dan kolaborasi dengan platform media sosial,” terang Dody.
Dody juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dalam keseharian polisi. Kehadiran aparat di tengah masyarakat melalui patroli, penyuluhan di sekolah, hingga interaksi langsung dengan warga dapat menciptakan rasa aman. Menurutnya, polisi bukan hanya penegak hukum, tapi juga pelayan dan pendidik masyarakat.
Menutup pernyataannya, Dody berharap Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif dalam menghadapi zaman. “Kami berharap Polri tetap menjadi institusi yang dicintai masyarakat, mampu menerima kritik, dan terus belajar demi menciptakan stabilitas sosial yang kokoh,” tutupnya.
